Institut Pertanian Bogor bekerja sama dengan Badan Pertanahan Nasional melakukan zonasi lahan di Kabupaten Pulau Morotai, Provinsi Maluku Utara sebagai persiapan daerah itu untuk menjadi kawasan ekonomi khusus (KEK), yang selama ini terus diperjuangkan masyarakat dan pemerintah daerah setempat.
"Zonasi dilakukan di dua kecamatan, yakni Kecamatan Morotai Selatan dan Morotai Selatan Barat," kata Dr Ir Setia Hadi, MS dari Pusat Pengkajian Perencanaan dan Pengembangan Wilayah Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (P4W-LPPM) Institut Pertanian Bogor (IPB) di Bogor, Kamis pagi.
Zonasi morotai dilakukan IPB bersama bersama Maluku Utara Crisis Center (MCC), lembaga konsultan dan kajian yang mengawal proses Morotai menjadi KEK.
Ketua MCC, Ir Mohammad Banapon MSi, menyatakan, MCC selama ini berjuang bersama Pemkab Pulau Morotai dan Pemerintah Provinsi Malut mewujudkan daerah itu menjadi KEK.
Menurut Setia Hadi, P4W-LPPM IPB melakukan zonasi awal Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah (P4T) bersama Direktorat Wilayah Pesisir, Pulau-pulau Kecil, Perbatasan dan Wilayah Tertentu (WP3WT) BPN RI guna menentukan sebuah tata ruang dan wilayah di Morotai, sebagai langkah untuk menjadikan Morotai sebagai KEK.
Ia menjelaskan, meski baru dilakukan pada dua kecamatan, namun hal itu sudah mencakup 60 persen dari wilayah Kabupaten Pulau Morotai yang luasnya mencapai lebih kurang 4.000 meter persegi dengan jumlah penduduk mencapai 56.000 orang.
"Dalam waktu dekat, kita akan ke Morotai lagi untuk melakukan kajian lanjutan," kata Setia Hadi.
Sementara itu, Mohammad Banapon menambahkan bahwa dengan langkah zonasi itu, tahap penting persiapan memperjuangkan Morotai menjadi KEK sudah semakin maju dilakukan, mengingat Bupati Morotai Sukemi Sahab dan Gubernur Malut Thaib Armaiyn sangat mendukung kuat Morotai menjadi KEK.
"Dengan zonasi ini, maka langkah progresif persiapan Morotai untuk berjuang menjadi KEK sudah semakin nyata," kata master ekonomi kelautan Sekolah Pascasarjana IPB itu.
Sedangkan Sukemi Sahab menegaskan bahwa keinginan kuat Kabupaten Pulau Morotai menjadi KEK membutuhkan kemauan politik ("political will") yang juga kuat dari pemerintah, sehingga salah satu kawasan pulau terluar itu dapat menjadi garis depan pembangunan.
Harapan itu disampaikannya saat bersama Asisten Pembangunan dan Kesra Sekretariat Daerah (Setda) Pemerintah Provinsi Malut H Hartoyo Kaliman menyampaikan pemaparan di depan tim nasional (Timnas) pengembangan KEK yang terdiri atas lintas kementerian, dipimpin Deputi Perencanaan Penanaman Modal Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Luky Eko Wuryanto.
Selain unsur Pemkab Morotai dan Pemprov Malut, delegasi dari Morotai itu disertai tim pendamping yakni Ketua MCC Muhammad Banapon, MSi, serta dibantu ahli dari Pusat Kajian Sumberdaya Pesisir dan Lautan Institut Pertanian Bogor (PKSPL-IPB) Dr Ir Sugeng Hari Wisudo, MSi.
"Saat ini kami membutuhkan komitmen dukungan kuat agar Morotai dapat segera dijadikan KEK, sebagai wujud `political will` pemerintah pusat dan pemerataan pembangunan," kata Hartoyo Kaliman, yang mewakili Gubernur Malut Thaib Armaiyn.
Hartoyo menegaskan bahwa dengan mengusung basis geostrategis untuk menjadi KEK, Morotai sebagai kabupaten baru hasil pemekaran, yang secara geografis berada di kawasan pulau terluar Indonesia yang berbatasan dengan Samudra Pasifik, mempunyai sejumlah keunggulan.
Ia menyadari sejumlah persyaratan untuk menjadi KEK masih ada yang perlu dilengkapi, oleh karena itu pihaknya membutuhkan dukungan pemerintah pusat, termasuk BPKM untuk memberikan masukan.
Menurut dia, lembaga seperti BPKM lah yang mestinya bisa ikut "memasarkan" potensi sumberdaya alam di Morotai --baik sumberdaya kelautan maupun potensi wisata sejarah-- sehingga para investor kemudian tergerak dan berkeinginan untuk menanamkan modal usaha di daerah itu.
Sementara itu, Pejabat Bupati Morotai Sukemi Sahab menyampaikan sejumlah potensi Morotai yang layak sebagai dasar daerah itu dapat segera ditetapkan menjadi KEK.
Visi yang disampaikan Sukemi Sahab adalah "KEK Morotai Berbasis Geostrategis: Memanfaatkan Potensi Kelautan (Tuna), Pariwisata, Alur Laut Kepulauan Indonesia (AKLI) dan Industri Maritim", yakni memanfaatkan potensi sumberdaya alam dan potensi geostrategis negara di sekitar Pasifik, karena posisi Morotai yang berada di bibir Pasifik.
Dikemukakannya bahwa berdasarkan hasil penelitian Balai Penelitian Perikanan Laut (1983) potensi sumberdaya ikan (standing stock) yang terdapat di perairan Kepulauan Morotai cukup besar, terdiri atas 160 jenis ikan yang bernilai ekonomis penting dan 31 jenis komersial, yang jumlahnya diperkirakan mencapai 148.473,8 ton/tahun.
Sedangkan jumlah potensi lestari yang dapat dimanfaatkan (maximum suistainable yield/MSY) sebesar 81.660,6 ton/tahun dengan rincian untuk ikan pelagis sebesar 48.996,4 ton/tahun dan ikan demersal 32.664,2 ton/tahun.
Menurut dia, jumlah produksi ikan hasil perikanan di wilayah Kepulauan Morotai hingga tahun 2002 tercatat mencapai 5.023,9 ton dan meningkat pada tahun 2003 sebesar 5.207,5 ton, dengan jumlah armada penangkapan ikan tersebar.
Luasnya kawasan pesisir dan laut dengan kualitas perairan tenang, katanya, memungkinkan untuk pengembangan budidaya laut, terutama ikan kerapu, lobster, rumput laut dan mutiara.
Untuk potensi perikanan budi daya di wilayah ini terdiri atas jenis ikan seperti kerapu, kakap, baronang, moluska (kerang-kerangan), dan beberapa jenis rumput laut.
Posisi geostrategis dan geografis Morotai sebagai pintu menuju Pasifik, yang menjadi sentra kegiatan perdagangan global, kata Sukemi, membuat kawasan itu berpeluang besar menjadi sentra ekonomi baru di Indonesia bagian timur.
Selain itu, kata dia, juga memiliki potensi kelautan dan pulau-pulau kecil yang dapat dikembangkan sebagai kawasan pariwisata kelautan dan industri perikanan terpadu (fisheries integrated industry). (ras/RAS/ant)
Sumber :
http://vibizdaily.com/detail/nasional/2010/08/05/institut_pertanian_bogor_melakukan_zonasi_lahan_di_pulau_morotai
Tidak ada komentar:
Posting Komentar